Dilema Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Petisi Hingga Rudal Hyper Sonic.

   Jakarta-Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), ke Kalimantan Timur disebutkan sebagai Kebijakan Tidak Memihak, karena pemindahan IbuKota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bentuk Kebijakan yang tidak berpihak secara luas, melainkan hanya kepada proyek pembangunan.

     Hingga saat ini telah banyak pihak yang menggalang petisi yang bertajuk "Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan Ibu Kota Negara", ada diantaranya beberapa Profesor, Ekonom Senior, dan Jendral Purnawirawan, yang telah menggalang petisi agar pemerintah RI membatalkan rencana pemindahan Ibu Kota ke KalimantanTimur, dan salah satunya adalah cendikiawan muslim Azyumardi yang namanya tercatat sebagai salah satu penggalang petisi tersebut.

      Petisi tersebut dibuat sebagai bentuk Keprihatinan, dan Para Inisiator tersebut mengajak seluruh rakyat Indonesia supaya mendukung, agar Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan IbuKota Baru di Kalimantan Timur, karena pada dasarnya petisi keprihatinan itu menghimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai alasan yang logis untuk tidak membangun IKN Baru.

      Apalagi kondisi rakyat sekarang masih dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tidak ada urgensi bagi  pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara, tulis petisi tersebut. Di sisi lain pemerintah akan melaksanakan pembangunan fisik, di Ibu Kota Baru yang akan di mulai ada semester II 2022, dan proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga 2045 mendatang, tetapi sementara itu, masih banyak Insfrastruktur dasar lainnya yang seharusnya menjadi prioritas, misalnya memperbaiki sekolah dan Jembatan desa.

      "Adalah sangat bijak apabila Presiden Joko Widodo tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut", ucap para inisiator.

     Dan sementara itu untuk Pemindahan  Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementrian PPN/Bappenas, Bogat Widyamoko mengatakan, Perspektif  (Sudut Pandang) Geostrategis yang di mulai dari Darat, Laut dan Udara disebutkan memunculkan potensi ancaman Geostrategis baru, "seperti lokasi Ibu Kota Negara yang berdekatan dengan perbatasan darat ke.Malaysia sepanjang 2.062 km, dan ini merupakan pintu untuk ancaman pertahanan dan ancaman gangguan keamanan, kata Bogat dalam konsultasi publik rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta pekan lalu.

       Namun, demikian Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementrian PPN/Bappenas menegaskan kemungkinan terjadinya perang terbuka sangat kecil sampai dengan tahun 2045, adapun kemungkinan yang akan terjadi justru konflik terbatas " Kami menjelaskan ancaman pertahanan dan ancaman gangguan keamanan dan kemungkinan yang akan terjadi adalah serangan yang bersifat CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear defance)", terang Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementrian PPN/Bappenas tersebut.

       Untuk saat ini perpindahan IKN ini telah dilengkapi dengan rancangan dan sistim pertahanan serta keamanan baru, sebagai antisipasi dari ancaman perang. 

       Berikut dari sisi laut lokasi IKN, juga berhimpitan dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II, dan Choke Point atau Titik Sempit Dunia.

         Dan sementara di udara lokasi IKN mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga seperti, Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Dan sayangnya (Unfortunely) Ibu Kota Negara Baru ada dalam radius jelajah ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), dan Rudal Hyper Sonic negara tertentu, papar Direktur Pertahanan dan kementrian PPN/Bappenas.

        Dan belum berhenti di situ, saat ini Kalimantan merupakan lokasi dan jalur trans-nation crime, seperti penyelundupan orang, Narkoba, dan sebagainya.

         IKN juga berdekatan dengan terorist transit triangle di Sulu, Sabah dan Poso.

         Terakhir, adalah posisi IbuKota Negara baru yang dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti ...

The Five Power Defence Arrangement (FPDA) Malaysia.

Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari One Belt One Road, atau OBOR BRI China.  (mcl75)